Pekanbaru-Ameranews.com, Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Riau dr Zul Asdi SPB M Kes MH siap maju menuju Senayan dalam Pemilu 2024 ini. Dokter yang sudah malang melintang di dunia medis
ini menjadi Calon legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 4 ini mengaku siap memperbaiki pembiayaan dan regulasi di bidang kesehatan.
''Lihat lawan, memang berat-berat ini, namun kita tetap berusaha dan berdoa, sebab yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana pembiayaan dan regulasi bidang kesehatan di Indonesia harus kita perbaiki, terutama di Provinsi Riau'' kata Dokter Zul Asdi, dalam bincang santainya di Sultan Resto, Pekanbaru, Ahad (14/1/2024).
Zul Asdi dengan vokal menyebut, negara tidak boleh berbisnis dengan masyarakatnya, termasuk meminta pegawainya untuk mencari dana untuk kesejahateraan pegawai sendiri, sehingga nanti tenaga medis ini akan terbebani dan tak fokus melakukan pelayanan dan pengobatan terhadap pasiennya.
Dikatakan juga Zul Asdi, sektor kesehatan dan pendidikan sama halnya otak dan jantung. negara harus berkonsentrasi pada kesehatan dan pendidikan itu sejalan. Jika warga pintar dan sehat, otomatis akan kuat secara ekonomi.
''Saya ingin memperbaiki regulasi dan pembiayaan bidang kesehatan. Menurut saya, pemerintah harus meningkatkan APBN dan APBD untuk kesehatan di atas 10 persen,'' ucap Dokter Zul Asdi.
Saat ini, porsi anggaran kesehatan di APBN hanya 5 persen dan APBD 10 persen. Pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, porsi anggaran kesehatan jadikan nol persen di APBN.
''Kalangan dunia kesehatan tak habis pikir dengan regulasi baru itu. Karena, masyarakat butuh pelayanan kesehatan. Meski dikatakan, ada mekanisme lain yang mengatur itu,'' sebut Dokter Zul Asdi prihatin.
Begitu juga adanya istilah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang saat ini ada di RSUD Arifin Ahmad dan sejumlah Puskesmas di Riau dan Indonesia, ini kata Zul Asadi, harus dihapuskan, negara harus hadir menggelontarkan dana agar kesejahteraan tenaga kesehatan memadai, masyarakat yang berobat harus diberika jaminan kemudahan.
''Sebab ini masaah kesehatan yang paling utama dalam hidup kita ya. Bantu masyarakat kita beri akses informasi dan kemudahan dalam berobat. Maka awalnya Puskesmas ini harus lengkap alatnya, hamburkan uang untuk Puskesmas ini, kasih uang biar dokternya sejahtera dan ia bekerja untuk kesehatan masyarakat. Makanya salah, kalau BLUD yang kita terapkan,'' kritisnya.
Negera lanjutnya, harus hadir kapan perlu gratiskan semua. ''Kemudian pihaknya rumah sakit itu juga harus jujur dengan dirinya, seperti ruang ICU kalau belum penuh jangan bilang sudah penuh. Coba kalau yang akan masuk itu calon pasien swasta pasti ada. Sementara kalau masyarakat pakai BPJS pasti banyak alasannya,'' akui Zul yang mengetahui bagaimana internal RS dan masalah internal kesehatan.
Intinya lanjut Zul Asdi, negara harus menggelontorkan anggaran sebesar besarnya untuk kesehatan ini, ketika pendidikan sudah 20 persen, kesehatan juga wajib sama.
''Maka APBN dan APBN harus ditingkatkan, faskes kesehatan harus terbuka, bisa dilihat semua orang di hp masing-masing berapa ruang ICU itu yang tersisa, harus terbuka. Itu baru bagian kecil dari evaluasi kita hari ini,'' tambahnya.
''Saya pikir, kalau pendidikan bisa gratis maka kesehatan harus gratis. Jangan ada lagi BPJS mati kemudian ditolak dan harus urus dulu, sedangkan masyarakat lagi susah cari uang tak ada untuk bayar tunggakan itu. Jadi apa negara ini, dimana kehadiran negara, paling kurang kelas 3 Pak, seperti Aceh harus benar-benar gratis dan dipermudah,'' terangnya. (ANC/MN)